Penjualan LKS SDN 1 Linggawangi Menjadi Sorotan

TASIKMALAYA, RK 21 Feb 2025 Permendiknas tentang Pelarangan Penjualan Buku.yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan menyatakan, bahwa satuan p...

TASIKMALAYA, RK

21 Feb 2025 Permendiknas tentang Pelarangan Penjualan Buku.yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan menyatakan, bahwa satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk menjual buku kepada siswa,baik Buku pelajaran, termasuk LKS, seharusnya disediakan oleh sekolah tanpa dipungut biaya.

Peraturan ini mengingatkan kepada pihak sekolah, untuk tidak memperjualbelikan buku lembar kerja siswa (LKS) di sekolah. Guru tidak dibenarkan melakukan jual beli buku kepada siswa. 

Peraturan ini Seolah angin lalu dan tidak di indahkan ,penelusuran awak media di temukan adanya kejadian serupa ,tepatnya di SDN 1 Linggawangi kecamatan Sariwangi kab Tasikmalaya.

saat di temui awak media untuk melakukan konfirmasi,(tgl) untuk kesekian kali nya kepala sekolah berada di tempat ,awak media mencoba konfirmasi ke salah satu guru di sekolah tersebut,tapi terkasan menghindar dan alergi terhadap wartawan dan sedikit ada sikap yang tidak sepantasnya untuk menerima seorang tamu apalagi ini dari insan pers yang di lindungi hukum dalam melaksanakan kode etik jurnalistik nya.

terpisah ,14/2/25 hal ini mendapatkan komentar pedas dari indra saat di minta tanggapan nya, 

Team maparkan " 

Orang tua harus aktif berpartisipasi dalam komite sekolah dan mengawasi kebijakan sekolah terkait penjualan buku.

Jika ada indikasi pelanggaran, orang tua dapat melaporkannya kepada dinas pendidikan setempat" paparnya

"Dinas pendidikan" tambah team," harus melakukan pengawasan rutin dan memberikan sanksi yang tegas kepada sekolah yang melanggar peraturan"

"Jadi, sebenarnya larangan sekolah menjual buku LKS merupakan upaya pemerintah untuk melindungi siswa dan orang tua dari praktik komersial yang tidak etis serta memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa beban finansial tambahan" terang indra ini.

"Dengan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan" pungkas team kab:Tasikmalaya. 

( Team )