Permintaan Audiensi Diacuhkan Gubernur, Koalisi Lembaga Banten Akan Gelar Aksi Besar-besaran

Serang, RK  Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten, mengaku kecewa dengan sikap Gubernur Banten Andra Soni yang mengaba...

Serang, RK 

Ratusan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten, mengaku kecewa dengan sikap Gubernur Banten Andra Soni yang mengabaikan permintaan Audiensi terkait sejumlah dugaan permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten. Karena itu, kelompok tersebut mengaku akan menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut transparansi.

Adapun yang tergabung dalam koalisi tersebut, yakni 

1. Perkumpulan Gerakan Moral Anti Kriminalitas. ( GMAKS )

2. Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi ( OMBAK )

3. KPK Nusantara Perwakilan Banten

4. GERAM INDONESIA.

5. Aliansi Muda Banten ( AMB )

6. Masyarakat Peduli Pembangunan Aktualitas ( MAPPAK )

7. PPPKRI – BN Banten.

8. LSM PENJARA PN.

9. LSM PASAK BUMI.

10. Ikatan Wartawan Online Indonesia Banten.

Diketahui, point yang tercantum dalam surat permohonan audiensi kepada Gubernur Banten yakni 

1. Terkait Produk Hukum Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Program Prioritas

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Terkait Program Pendidikan Gratis, Kesehatan dan Infrastruktur di Provinsi Banten.

3. Terkait Transparansi Informasi Pada Kegiatan di Pemerintah Provinsi Banten.

Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (Gmaks) mengatakan, dengan tidak direspon nya permintaan Audiensi tersebut, maka pihaknya bersama lembaga lainnya, akan melakukan langkah lebih lanjut berupa aksi Unjuk Rasa (Unras).

"Kalau tidak bisa baik-baik, maka kami akan turun ke jalan untuk demo besar-besaran," katanya, Selasa (21/04/2025).

Senada dikatakan Ketua Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi ( OMBAK ), Popy Yousu. Ia menuntut adanya transparansi dan sikap kooperatif dari Gubernur Banten terhadap para aktivis yang mengkritisi kebijakan dan kinerja pasa ASN termasuk pembangunan di lingkungan Pemprov Banten.

"Kami minta agar Gubernur Banten bisa lebih kooperatif dan transparan terhadap informasi kepada masyarakat. Tidak seperti sekarang yang terkesan tertutup," ungkapnya.

(YEN)