Inspektorat Kabupaten Pandeglang Diminta Audit Dana BUMDes

Pandeglang, RK  Rezki Hidayat S Pdi Sekjen DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ) meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang m...

Pandeglang, RK 

Rezki Hidayat S Pdi Sekjen DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas ( FPK ) meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Pandeglang mengaudit anggaran dana BUMDes, salah satunya BUMDes Lestari Panimbangjaya Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, Banten yang modal penyertaannya bersumber dari Dana Desa (DD).

Rezki Hidayat S.Pdi mengatakan, dasar meminta Inspektorat melakukan audit Dana BUMDes Lestari Panimbangjaya dikarenakan pengelolaan dana tersebut tidak transparan kepada anggota dan warga masyarakat.

Rezki Hidayat S.Pdi selaku Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas FPK, diduga kuat  penyebab kekacauan pengelolaan dana BUMDes yang paling mendasar adalah tidak adanya Transparansi, faktor SDM yang tidak sesuai jabatan yang diemban, sehingga dalam mengelola jenis usaha yang telah disepekati tidak berhasil alias gagal.

“Persoalan Dana Bumdes Lestari Panimbangjaya perlu menjadi perhatian pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Pandeglang agar supaya segera memerintahkan Inspektorat melakukan audit. Jika ada temuan maka bisa direkomendasi ke kejaksaan untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. pada Jumat (2/5/25)

Jika hal ini tidak dilaksanakan secara serius maka pihaknya akan melanjutkan dengan meminta audit BPK secara khusus masuk ke Desa Panimbangjaya. Ini merupakan contoh buruk karena secara nyata nampak belum ada dampak signifikan yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes.

“Yang kami takutkan uang negara ini dibuat sebagai ladang korupsi untuk kepentingan pribadi oknum tertentu. Semoga ini menjadi pintu bagi penegak hukum dalam melihat konteks yang lebih luas di semua desa di Kabupaten Pandeglang,” ungkap Rezki Hidayat S.Pdi

Ia mengatakan, sebagai Sekjen Lembaga FPK, berharap agar penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN ataupun APBD ini benar dirasakan oleh masyarakat bukan dirasakan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggungjawab.

(YEN)