Dugaan Penyerobotan Tanah SDN 3 Cibunigeulis Bungursari oleh Pemkot Tasikmalaya Akan Segera Dilaporkan ke Ombudsman-RI

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Kuasa hukum dari pihak ahli waris pemilik lahan SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Kuasa hukum dari pihak ahli waris pemilik lahan SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, menyatakan akan segera melaporkan dugaan penyerobotan tanah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Ombudsman Republik Indonesia. Langkah ini diambil setelah berbagai upaya klarifikasi dan mediasi bertahun-tahun tidak membuahkan hasil.

Tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi SDN 3 Cibunigeulis diduga merupakan milik pribadi yang belum pernah dilakukan proses pembebasan resmi oleh pemerintah terhadap ahli waris. Meski telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai fasilitas pendidikan, ahli waris menyatakan tidak pernah memberikan tanah itu ke Pemkot seperti yang digadang-gadang sampai saat ini berupa Hibah/wakaf ataupun jual beli secara lisan atau tertulis, apalagi dengan menerima kompensasi atas penggunaan lahan tersebut.

Menurut Endra Rusnendar SH selaku Pembina YAYASAN DPP LBH MERAH PUTIH, menyampaikan kepada RadarKriminal,“Bahwa, Upaya keluarga untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik sudah ditempuh selama bertahun-tahun dari sebelumnya, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan yang memuaskan dari pihak Pemkot. Oleh karena itu, dari pihak keluarga Ahli waris melalui kami YAYASAN LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA akan menempuh jalur resmi melalui Ombudsman RI untuk meminta investigasi atas dugaan maladministrasi. 'ujarnya

Pihak kuasa hukum juga menyebutkan bahwa mereka memiliki surat dan dokumen kepemilikan yang dianggap sebagai bukti petunjuk kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dan siap menghadirkan bukti-bukti dalam proses hukum maupun administratif.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan hal ini. Langkah pelaporan ke Ombudsman RI diharapkan dapat membuka jalur penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

- Endra R