Pelaksanaan Pembangunan Proyek SPAM Di Perum Wilayah Kec.Bungursari Diduga Tidak Transparan, Masyarakat Pertanyakan Akuntabilitas dan Pengawasan

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Salah satu Perum di wilayah Kecamatan Bungursari,...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Salah satu Perum di wilayah Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi warga justru diduga dijalankan tanpa adanya transparansi yang memadai, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaannya di lapangan.

Sejumlah warga menyampaikan kepada RadarKriminal ,"Bahwa, mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai nilai proyek, pihak pelaksana, hingga tahapan-tahapan pelaksanaan. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat setempat mengaku tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi atau pengawasan.

Berdasarkan sudut pandang Endra Rusnendar SH selaku Pembina dari Yayasan LBH Merah Putih"Kami menduga ada banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek SPAM ini. Dan masyarakat sekitar pun tidak diberi tahu detail pelaksanaannya. Ini tentu bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik," ujarnya

Proyek beberapa SPAM yang bernilai miliaran rupiah diseluruh titik pelaksanaan kegiatan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, termasuk Dinas PUTR dan Inspektorat Kota Tasikmalaya.

LBH Merah Putih Tasikmalaya akan segera melayangkan surat audensi ke DPRD kota Tasikmalaya guna mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera membuka data dan dokumen terkait proyek tersebut secara terbuka kepada publik. Jika dugaan ketidaktransparanan ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melayangkan surat resmi hingga laporan ke lembaga pengawasan seperti Ombudsman RI atau bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) C.q KPK-RI .

"Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Jangan sampai proyek yang bertujuan baik justru menjadi ladang korupsi terselubung," pungkasnya.

- Endra R