Hari Ini, LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA Resmi Layangkan Surat SOMASI ke Pemkot dan Surat AUDENSI ke DPRD Kota Tasikmalaya Terkait Status Kepemilikan Tanah SDN 3 Cibunigeulis, Bungursari

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH TASIKMALAYA hari ini secara resmi melayangkan Surat Somasi kepada ...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MERAH PUTIH TASIKMALAYA hari ini secara resmi melayangkan Surat Somasi kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya serta Surat Permohonan Audiensi kepada DPRD Kota Tasikmalaya. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas ketidakjelasan status kepemilikan tanah SDN 3 Cibunigeulis yang terletak di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Somasi tersebut ditujukan kepada Pemkot Tasikmalaya sebagai bentuk peringatan hukum agar segera memberikan klarifikasi dan bukti legal formal terkait status kepemilikan lahan sekolah tersebut, yang diduga masih merupakan tanah milik warga/ahli waris yang belum diselesaikan secara sah.

Sementara itu, surat permohonan audiensi disampaikan kepada DPRD Kota Tasikmalaya sebagai bentuk upaya mendorong pengawasan dan keterlibatan legislatif dalam menyelesaikan persoalan hukum dan konflik agraria yang menyangkut aset pendidikan publik.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, "Kami tidak ingin masalah ini terus berlarut dan merugikan pihak yang memiliki hak sah. Somasi dan audiensi ini adalah langkah awal untuk memastikan penyelesaian secara hukum dan keadilan," tegas Endra Rusnendar, S.H., kuasa hukum Non-litigasi dari LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA.

LBH MERAH PUTIH menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan ke ranah pengadilan maupun melaporkannya kepada lembaga penegak hukum di tingkat pusat Kejagung-RI dan KPK-RI, apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada respons atau penyelesaian dari pihak terkait. Yang dikhawatirkan hal ini berpotensi dugaan adanya permainan Para Mafia Tanah. 

LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA tetap konsisten dalam membela kepentingan masyarakat serta menegakkan keadilan dan supremasi hukum di daerah.

- Endra R