Bongkar Kelalaian Disparwaskim: RP3KP Diabaikan, Anggaran Terancam Cacat Hukum!“Procedure is the Heart of the Law” – Balai Pewarta Nasional Tegas Warning Pemkot Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Balai Pewarta Nasional (BPN) menduga kuat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disparwaskim) Kota Tasik...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Balai Pewarta Nasional (BPN) menduga kuat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disparwaskim) Kota Tasikmalaya mengabaikan dokumen vital RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam pelaksanaan program pembangunan Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat resmi bernomor 018/SP/DPP-BPN/VIII/2025, BPN mempertanyakan legalitas dasar pembangunan yang dijalankan tanpa RP3KP, padahal dokumen tersebut wajib menurut UU No. 1/2011 dan Permen PUPR No. 12/2020.

Disparwaskim Akui RP3KP Belum Ada !

Dalam jawaban bernomor 600.2.3/741/Disperkim, Disparwaskim mengaku RP3KP hingga kini belum ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. Program pembangunan tetap dijalankan hanya berpedoman pada RPJMD, RKPD, dan RKP.

Pengakuan ini menegaskan bahwa program miliaran rupiah berpotensi dijalankan tanpa arah strategis dan tanpa legitimasi hukum yang jelas.

BPN: Anggaran Bisa Cacat Hukum

Ketua Umum BPN Erlan Roeslana menegaskan:

“RP3KP adalah jantung perencanaan pembangunan. Tanpa dokumen ini, setiap penggunaan APBD rawan kehilangan dasar hukum dan justru berpotensi melanggar aturan.”

Sementara itu, Endra Rusnendar, SH, Tim Advokasi Hukum BPN menambahkan:

“Procedure is the heart of the law. Jika RP3KP belum ditetapkan, maka setiap program Disparwaskim bisa dipertanyakan legalitasnya. Ini cacat prosedur, bisa berujung maladministrasi, bahkan dugaan penyalahgunaan anggaran akibat penyalahgunaan wewenang.”

Desakan Keras BPN

BPN mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menuntaskan penyusunan dan penetapan RP3KP. Dokumen ini harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa mengawasi jalannya APBD.

“Tanpa RP3KP, program Disparwaskim hanya berjalan di atas kertas, tidak berpijak pada aturan, dan berpotensi menimbulkan masalah hukum serius,” tegas Erlan Roeslana.

- Endra R