LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA: 3 Minggu Surat Audiensi Soal Tanah SDN 3 Cibunigeulis Dibiarkan Tanpa Jawaban – BPKAD Kota Tasikmalaya “Tak Punya Nyali” Hadapi Publik

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merah Putih Tasikmalaya melontarkan kritik keras terhadap Badan Pengelolaan Ke...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merah Putih Tasikmalaya melontarkan kritik keras terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya. Pasalnya, surat resmi permohonan audiensi yang diajukan sejak tiga minggu lalu terkait status kepemilikan tanah SDN 3 Cibunigeulis tak kunjung dijawab.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH selaku Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya menilai sikap diam BPKAD bukan sekadar bentuk kelalaian administrasi, melainkan indikasi lemahnya keberanian institusi ini untuk menghadapi persoalan hukum yang menyangkut aset publik.

“Kalau BPKAD punya dasar hukum yang jelas, mestinya mereka tidak perlu takut menjelaskan. Tapi faktanya, sudah tiga minggu mereka bungkam. Ini menunjukkan BPKAD Kota Tasikmalaya memang tidak punya nyali,” tegas LBH Merah Putih.

Kebisuan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Pemkot Tasikmalaya benar-benar memiliki dasar legal atas tanah yang ditempati SDN 3 Cibunigeulis, atau justru ada praktik penguasaan tanpa legitimasi hukum yang sah?

LBH Merah Putih memperingatkan, jika BPKAD terus bersembunyi di balik diamnya birokrasi, publik akan semakin curiga bahwa ada “borok” besar dalam pengelolaan aset daerah.

“Diam berarti mengakui ada masalah. Dan kalau BPKAD tidak segera buka suara, kami siap menempuh jalur hukum agar publik tahu kebenarannya,” lanjutnya.

Sikap BPKAD ini dinilai memperkuat citra buruk birokrasi Pemkot Tasikmalaya yang kerap dinilai bisu terhadap kritik dan tuli terhadap aspirasi rakyat. Publik tentu tidak bisa menerima jika lembaga pemerintah justru menjadi pihak yang menutup-nutupi persoalan hukum aset pendidikan.

- Endra R