Tragis," Proyek Hippa Di Desa Majengan Menimbulkan Kontroversial Dan Siap Dilaporkan

Sampang, www.radarkriminal.com  Dua proyek yang dikerjakan oleh kelompok tani di Dusun Meggerih plajengan kini menuai kontroversial, karena ...

Sampang, www.radarkriminal.com 

Dua proyek yang dikerjakan oleh kelompok tani di Dusun Meggerih plajengan kini menuai kontroversial, karena diduga pekerjaan tersebut ada nama dua kelompok, yaitu kelompok Putri khanza dan kelompok Mawar tani. 

Dalam dugaan tersebut kelompok Putrikanza adalah proses pengajuan awal disaat waktu sebelum adanya penggeseran (Pj) Pejabat baru di Desa Majengan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, 

Setelah adanya pejabat yang baru di Desa Majengan, pekerjaan tersebut kini di kuasai oleh Pj yang baru menjabat dan mentor atas nama addol

Saat awak media ini investigasi dilapangan diduga pekerjaan proyek tersebut, tidak sesuai standard proyek yang mengedepankan kekuatan untuk bangunan tersebut, 

Pekerjaan yang dilaksanakan di desa majangan P3A Mawar tani dan putri khanza dengan menggunakan anggaran dana APBN sebesar Rp 195,000.000 rupiah, diduga Mark-up dan asal jadi, serta tidak sesuai regulasi. 

Diketahui proyek P3TGAI ini merupakan program rehabilitasi peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi, salah satu program penting dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif, 

Saat awak media mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu pekerja dilapangan, "saya tidak tahu pak, saya hanya pekerja. "ungkap kepala tukang dilapangan, 

Dan setelah itu awak media ini juga konfirmasi kepada Pj Pejabat Desa yang baru menjabat melalui pesan whatsapp Pejabat Desa tersebut, enggan merespon pertanyaan dari awak media ini sehingga berita ini ditayangkan, 

Media ini berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini, apabila tidak ada tindakan lanjut yang memadai, kasus ini akan dibawa kepihak berwenang BBWS Balai Besar Sungai Brantas dan Dinas PUPR yang bertugas mengelola sumber daya air diwilayah sungai Brantas provinsi Jawa Timur, guna memastikan adanya penegakan hukum yang merugikan keuangan negara. (mat)