Belitung, radarkriminal.com 16 September 2025 — Hukum di Negeri Laskar Pelangi sedang sekarat. Di tanah yang indah ini, keadilan bukan lagi...
Belitung, radarkriminal.com
16 September 2025 — Hukum di Negeri Laskar Pelangi sedang sekarat. Di tanah yang indah ini, keadilan bukan lagi soal benar dan salah, tapi soal siapa yang kuat dan siapa yang punya uang. Ketika pengusaha besar dan aparat penegak hukum (APH) bermain dalam satu meja, rakyat kecil hanya bisa pasrah menunggu giliran dikorbankan.
Kasus tambang timah di Selat Nasik menjadi contoh paling memuakkan. Dalam kasus ini, publik hanya dikenalkan pada “tumbal”: seorang sopir dengan 17 ton muatan timah. Sementara aktor sesungguhnya pengusaha kaya dan oknum APH entah ke mana. Lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Tidak ada jejak, tidak ada kejelasan.
Yang lebih tragis, media pun seperti dikendalikan. Pemberitaan hanya fokus pada pelaku kecil. Sementara nama-nama besar tak pernah disebut. Seolah mereka punya pelindung tak kasat mata. Atau mungkin, pelindung itu justru sedang duduk di lembaga-lembaga penegak hukum.
Tidak hanya timah, sektor sawit pun sama bobroknya. Banyak kasus pelanggaran dan penguasaan lahan ilegal yang diabaikan. Penindakan hukum seperti tebang pilih: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Petani kecil diburu dan diadili, tapi pengusaha besar hanya ditegur dengan senyum atau jamuan makan malam.
Tim investigasi dari LSM BIN Babel, termasuk tim AB dan KB, telah mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait keterlibatan oknum-oknum aparat. Tapi upaya mereka selalu berhadapan dengan tembok tebal: kekuasaan, uang, dan intimidasi. Mereka tak takut. Tapi mereka tahu, permainan ini tidak adil sejak awal.
Lebih parah lagi, dugaan penyimpangan dana di Desa Air Merbau yang mencapai Rp9 miliar dibiarkan menggantung. Tak ada audit terbuka, tak ada tindakan dari inspektorat, apalagi dari kejaksaan. Desa itu seperti bom waktu yang dibiarkan berdetak pelan, menunggu meledak saat rakyat tak tahan lagi.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi, justru muncul gelagat aneh. Para pejabat yang seharusnya menjawab, malah sibuk bermain sandiwara. Ada yang pura-pura lupa, ada yang mendadak cuti, dan ada pula yang menggunakan “ilmu Abu Nawas” mengelak dengan logika yang dibuat-buat dan tak masuk akal.
Fenomena ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah pembusukan sistemik. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru bertransformasi menjadi alat kekuasaan. Mereka yang berani bicara dibungkam, mereka yang diam disuap.
Namun, LSM BIN Babel menolak tunduk. Mereka berjanji akan terus melawan, mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik kasus-kasus ini. Meski tekanan datang dari berbagai arah, mereka percaya rakyat Belitung layak mendapatkan keadilan yang sejati.
Pemerintah pusat diminta turun tangan. Jika dibiarkan, rakyat akan kehilangan kepercayaan sepenuhnya pada negara. Dan ketika itu terjadi, yang lahir bukan hanya amarah tapi juga perlawanan. Sejarah sudah membuktikan: ketidakadilan adalah bahan bakar paling murni bagi ledakan sosial.
organisasi LSM BIN BABEL khususnya Belitung yang berada di garis depan peliputan, menutup laporannya dengan satu kalimat tajam: “Jika hukum tidak berpihak pada kebenaran, maka rakyat akan menegakkan kebenaran dengan caranya sendiri.” tegasnya.
(Lendra cilub ba selebew)
COMMENTS