DUGAAN PENYELEWENGAN DANA RATUSAN JUTA RUPIAH PENYERTAAN MODAL BUMDES TUNAS SARI, DESA MADIASARI KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA.

Tasikmalaya, RK 09 September 2025 Praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan tajam...

Tasikmalaya, RK

09 September 2025 Praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan tajam. Salah satu kasus mencuat di sebuah Desa madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, yang mengalokasikan penyertaan modal dari Dana Desa dengan jumlah signifikan, diduga dijadikan bancakan korupsi bagi oknum yang tidak bertanggungjawab dan hingga kini keberadaan dan aktivitas usahanya masih diduga tidak jelas.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, team RADAR KRIMINAL desa tersebut kembali telah mengalokasikan dana penyertaan modal BUMDes Tahun 2025 sebesar Rp. 300.875.000.

Dana Penyertaan Modal tersebut dalam perencanaannya dialokasikan untuk (Pembangunan Rumah PKK, Ketahanan Pangan Nabati, dan Ketahanan Pangan Hewani.

Menurut pengakuan salah satu Narasumber yang engga mau namanya disebutkan, Ketika Pengambilan Uang sebesar Rp. 300.875.000, langsung diambil oleh Pihak Desa sebesar Rp. 110.000.000 untuk kepentingan yang tidak jelas.

Meski anggaran terus dikucurkan setiap tahun, warga mempertanyakan apakah BUMDes tersebut benar-benar ada dan beroperasi sebagaimana mestinya. Di lapangan, tidak ada informasi jelas terkait bentuk usaha, laporan keuangan, maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari Tahun ke tahunnya.

Lembaga Kontrol Sosial Putra Daerah setempat menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar tanggung jawab kepala Desa, BPD, atau camat, tetapi juga Bupati Tasikmalaya, Inspektorat Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyertaan modal BUMDes ini adalah uang negara. Kalau setiap tahun ratusan juta rupiah dikucurkan tapi keberadaannya tidak jelas, maka ini adalah bentuk kelalaian pengawasan yang sangat serius,” tegas salah seorang warga yang bernada geram"

Oleh sebab itu apabila masyarakat Desa selalu merasa dibohongi, maka mari kita mengajak publik untuk mengawal proses hukum ini demi terwujudnya tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

(Hermawan, KB)