LBH MERAH PUTIH TASIKMALAYA: Sistem Pemerintahan Kota Tasikmalaya Sedang “Tidak Baik-baik Saja”?

Kota Tasikmalaya,RadarKriminal .  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merah Putih Tasikmalaya menyoroti kondisi sistem pemerintahan di Kota...

Kota Tasikmalaya,RadarKriminal .

 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merah Putih Tasikmalaya menyoroti kondisi sistem pemerintahan di Kota Tasikmalaya yang dinilai sedang “tidak baik-baik saja”. Sorotan ini muncul akibat dugaan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang, khususnya yang mengatur mengenai etika dan tata cara bersurat resmi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Menurut hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH selaku Pembina Yayasan LBH Merah Putih, praktik bersurat pemerintah daerah tidak bisa dianggap hal sepele. Tata cara korespondensi resmi pemerintahan merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang diatur oleh hukum, memiliki implikasi pada legalitas dan wibawa lembaga pemerintah, serta mencerminkan penghormatan terhadap konstitusi.

Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, Endra Rusnendar SH, menegaskan:

“Jika benar BPKAD Kota Tasikmalaya mengabaikan etika bersurat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, maka hal ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga menciderai marwah konstitusi. Pemerintahan kota harus menjawab dugaan ini secara terbuka, agar tidak menambah ketidakpercayaan publik.”

LBH Merah Putih menilai, pengabaian aturan sekecil apapun dalam birokrasi adalah indikasi lemahnya kedisiplinan aparatur pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, terlebih di tengah banyaknya persoalan pembangunan dan tata kelola anggaran yang juga menuai kritik masyarakat.

“Pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh ketaatan hukum. Jika etika bersurat saja diabaikan, bagaimana publik bisa percaya pada pengelolaan anggaran miliaran rupiah? Ini alarm keras bahwa sistem pemerintahan Kota Tasikmalaya sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.

LBH Merah Putih mendesak Wali Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPKAD serta memastikan setiap perangkat daerah tunduk pada peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah tidak boleh dibiarkan berjalan dengan pola “Semau gue” yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan kepentingan masyarakat.

- Endra R