Dugaan Pelanggaran Sempadan Sungai oleh Plaza Asia Masuk Meja DPRD — YLBH-MP Siap Bongkar Fakta & Dasar Hukum

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya resmi memanggil YLBH Merah Putih Tasikmalaya (YLBH-MP) dalam Rapat Dengar ...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal

Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya resmi memanggil YLBH Merah Putih Tasikmalaya (YLBH-MP) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) terkait dugaan pembangunan di atas sempadan sungai oleh PT Sanprima Jaya (Plaza Asia). Pemanggilan itu tercantum dalam Surat 400.14.6/1230/DPRD, dengan agenda pendalaman dan klarifikasi pada Jumat, 21 November 2025 pukul 09.00 WIB di Ruang Banggar DPRD.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH selaku Pembina YLBH-Merah Putih menyatakan siap hadir membawa data lapangan, peta sempadan, analisis teknis, dan dasar hukum, termasuk potensi sanksi administratif hingga pidana bila terbukti terjadi pelanggaran tata ruang dan lingkungan.

Penegasan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi

YLBH-Merah Putih menyoroti bahwa persoalan ini sejalan dengan penegasan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada bangunan berdiri di atas sungai maupun sempadan karena melanggar ruang publik, merusak ekologi, dan menimbulkan risiko bencana.

Penegasan tersebut diperkuat oleh:

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang – sempadan sungai adalah kawasan lindung yang dilarang dibangun.

PP 38/2011 tentang Sungai – menetapkan garis sempadan dan melarang bangunan permanen di dalamnya.

Permen PUPR 28/2015 – sempadan sungai wajib steril sebagai ruang perlindungan.

Tuntutan YLBH-MP

Dalam audiensi nanti, YLBH-Merah Putih menuntut:

audit total perizinan & Amdal,

pemeriksaan OPD terkait,

penegakan hukum tanpa pengecualian,

serta langkah mitigasi atas potensi risiko banjir dan kerusakan lingkungan.

Penutup

YLBH-Merah Putih menegaskan bahwa kasus ini adalah ujian integritas DPRD dan Pemkot dalam menegakkan aturan negara. “Jika ada pelanggaran di kawasan sempadan sungai, itu bukan sekadar persoalan bangunan—tetapi persoalan keberpihakan pada keselamatan publik dan hukum,” tegas YLBH-MP.

- Endra R