Kota Tasikmalaya, RadarKriminal .Com. Polemik kepemilikan tanah SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, menjadi sorotan...
Kota Tasikmalaya, RadarKriminal .Com.
Polemik kepemilikan tanah SDN 3 Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, menjadi sorotan publik. Setelah bertahun-tahun pihak ahli waris Kunjang Syarif mencari keadilan dan kejelasan status lahan yang kini digunakan sebagai fasilitas pendidikan, Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai terus menghindar dengan dalih klasik: “selesaikan di pengadilan.”
Pembina Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, Endra Rusnendar, S.H., menyebut sikap Pemkot Tasikmalaya tersebut telah melampaui batas moral pelayanan publik dan menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan aset negara.
“Ini warganya sendiri bertahun-tahun mencari keadilan dan transparansi, tapi dianggap seperti buih oleh Pemkot Tasikmalaya. Hingga kini tidak ada satu pun klarifikasi yang bisa dimengerti oleh ahli waris yang merasa memiliki tanah SDN 3 Cibunigeulis Bungursari,” tegas Endra Rusnendar.
“Kalau memang bukan milik ahli waris, ya buktikan dengan data dan fakta hukum, bukan hanya menggiring agar diselesaikan lewat pengadilan. Pertanyaan kami sederhana: apa dasar penguasaan lahan itu oleh Dinas Pendidikan dan Bidang Aset Pemkot? Tapi jawabannya sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul,” ujarnya.
Menurut Endra, alasan Pemkot Tasikmalaya yang menyebut lahan tersebut sebagai hasil penyerahan dari Kabupaten Tasikmalaya saat transisi 2001–2003 tidak bisa dijadikan tameng.
Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, Pemkab hanya menyerahkan tanah seluas 241 m², sementara Pemkot kini menguasai sekitar 1.200 m² tanpa dasar administrasi yang jelas.
“Kalau memang hasil penyerahan, mana buktinya? Kalau beli, tunjukkan akta jual belinya. Kalau hibah, perlihatkan surat hibahnya. Kalau wakaf, mana akta ikrar wakafnya.
Begini saja kok repot! Pemerintah itu punya kewajiban membuktikan, bukan malah menyembunyikan,” cetus Endra.
Tupoksi Pemerintah yang Diabaikan
Endra menegaskan, fungsi pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2014 adalah melayani masyarakat, melindungi, dan memberdayakan, bukan malah mempersulit warga untuk memperoleh hak dasar atas keadilan dan informasi publik.
Selain itu, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Tasikmalaya berkewajiban membuka data aset yang menjadi bagian dari kekayaan daerah, agar masyarakat tahu dasar kepemilikan dan peruntukannya.
“Negara ini memang negara hukum, tapi apakah setiap warga negara punya kesempatan yang sama di mata hukum? Untuk menggugat ke pengadilan itu butuh biaya, butuh pengacara. Sedangkan ahli waris tidak mampu. Jangan sampai hukum hanya berpihak pada yang punya uang,” ujar Endra tajam.
“Kami tidak sedang menantang pemerintah, kami hanya meminta transparansi dan dialog terbuka. Kalau Pemkot Tasikmalaya benar, buktikan. Jangan berlindung di balik meja birokrasi dan kata ‘pengadilan’,” tambahnya.
Dampak Terhadap Dunia Pendidikan
Endra menyoroti dampak administratif dari ketidakjelasan status tanah tersebut terhadap proses pendidikan di SDN 3 Cibunigeulis. Hingga kini, sekolah tersebut belum memiliki sertifikat tanah, sehingga tidak bisa mengakses program RKB (Ruang Kelas Baru) dan bantuan fasilitas dari pemerintah pusat.
“Kalau memang tanah itu milik Pemkot, segera sertifikatkan! Jangan sampai anak-anak yang belajar di sana jadi korban dari birokrasi yang tidak jelas. Pendidikan seharusnya dikedepankan, bukan dikorbankan,” tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan pesan moral yang kerap disampaikan Dedi Mulyadi, tokoh Jawa Barat sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Dedi pernah menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki rasa dalam menjalankan kewenangan, terutama dalam urusan pendidikan.
“Pemerintah itu bukan hanya harus cerdas, tapi juga harus punya rasa.
Dalam urusan pendidikan, jangan ada hati yang tersakiti, karena di situ menyangkut masa depan anak bangsa,” ujar Dedi dalam salah satu kesempatan yang dikutip LBH Merah Putih Tasikmalaya.
Endra menutup pernyataannya dengan menyerukan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini secara bermartabat.
“Masalah ini tidak akan selesai jika terus disembunyikan di balik alasan hukum. Pemerintah harus hadir, bukan menghindar. Jangan biarkan SDN 3 Cibunigeulis menjadi simbol gagalnya rasa keadilan di Kota Tasikmalaya,” pungkas Endra Rusnendar, S.H.
LBH Merah Putih Tasikmalaya: Keadilan Sosial Harus Dirasakan, Bukan Dihafalkan
LBH Merah Putih Tasikmalaya menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal sengketa lahan, tetapi soal rasa keadilan dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya.
“Transparansi aset adalah bentuk penghormatan terhadap rakyat. Jika Pemkot benar, rakyat pun akan percaya,” tutup Endra Rusnendar, S.H.
- Endra R
COMMENTS