Pemkab Ciamis Siap Terapkan Sanksi Kerja Sosial untuk Tindak Pidana Ringan

Ciamis, RK Pemerintah Kabupaten Ciamis menyatakan kesiapan mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pe...

Ciamis, RK

Pemerintah Kabupaten Ciamis menyatakan kesiapan mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pelanggaran atau tindak pidana ringan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya, saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/11/2025).

Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga pembinaan agar pelaku dapat kembali memberi manfaat bagi lingkungan sosial.

Penandatanganan dilakukan bersama gubernur, kepala Kejati Jabar, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, dengan disaksikan jajaran Forkopimda serta perwakilan kejaksaan dari berbagai daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program pidana kerja sosial menjadi bentuk nyata pendekatan hukum yang lebih humanis serta berorientasi pada pemulihan sosial.

“Ini adalah jalan untuk memulihkan hubungan di masyarakat. Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga membina agar pelaku dapat kembali berperan positif,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejati Jawa Barat, Hermon Dekristo, menyebutkan bahwa sinergi pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan dapat berjalan terarah dan tepat sasaran.

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa prinsip keadilan restoratif selaras dengan visi pembangunan daerah.

“Kerja sosial memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sekaligus tetap berguna bagi masyarakat. Ini langkah konkret membangun sistem hukum yang lebih berimbang dan manusiawi,” ucapnya.

Dengan komitmen bersama ini, Jawa Barat mendorong penerapan sistem pemidanaan yang lebih edukatif, berkeadilan, dan berpihak pada pemulihan sosial, bukan sekadar pembalasan. 

Editor (Yan.P).