Tingginya Angka Perceraian di Tanggamus, Bukti Gagalnya Pemerintah Tangani Masalah Sosial

TANGGAMUS, RK Pengadilan Agama Kabupaten Tanggamus Kelas 1 B, Provinsi Lampung, menyebutkan angka perceraian di Tahun 2025 masih sama dengan...

TANGGAMUS, RK

Pengadilan Agama Kabupaten Tanggamus Kelas 1 B, Provinsi Lampung, menyebutkan angka perceraian di Tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya. Persoalan ini dinilai oleh Ketua Organisasi Profesi Wartawan di Tanggamus, merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial . Sabtu, (29/11/2025).

Disebutkan Staf Panitera Muda Hukum, bahwa Pemicu utama konflik rumah tangga dari 900 pasangan menikah di Kabupaten Tanggamus, adalah faktor ekonomi."Tingginya angka perceraian di tahun 2025 masih sama dengan tahun sebelumnya", tandas Rizki. 

Dikatakannya bahwa, kasus KDRT dan pernikahan di usia dini yang masuk dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Tanggamus, sepanjang tahun 2025 merupakan pemicu yang tidak menonjol dibandingkan dengan kasus Judi Online. 

 "Para penggugat cerai kebanyakan menggugat para suami yang tidak memberikan nafkah kepada para istri mereka", katanya.

Saat ditanya, berapa rata-rata usia dari total pasangan yang telah bercerai ?. Rizki menjelaskan bahwa, usia dari 900 pasangan yang bercerai masih dalam kategori produktif. "Rata-rata usianya 35 hingga 40 tahun", tambahnya.

Atas keadaan itu, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Tanggamus, Hadi Hariyanto menilai tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial pada masyarakatnya. 

"Rendahnya perhatian dari pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus perceraian, kemudian, adanya ketimpangan dalam respons kebijakan di tingkat lokal (desa), yang menyebabkan stres ekonomi dalam rumah tangga", ujarnya. 

Menurutnya, meski pemerintah tidak secara langsung menyebabkan perceraian individu, perhatian dan intervensi mereka dapat memengaruhi tingkat stabilitas ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan finansial yang menjadi pemicu perceraian.

"Secara keseluruhan, jika pemerintah mengabaikan kondisi perekonomian warganya, potensi stres finansial dalam rumah tangga akan meningkat, yang secara statistik dapat berkorelasi dengan angka perceraian yang tetap tinggi", pungkasnya.

Lkmn