Aroma Dugaan Konflik Kepentingan di Lingkungan KCD XII Tasikmalaya, Publik Menanti Klarifikasi Resmi

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal  Investigasi Hasil penelusuran awal yang dihimpun RadarKriminal dari sejumlah sumber di lapangan mengindika...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal 

Investigasi Hasil penelusuran awal yang dihimpun RadarKriminal dari sejumlah sumber di lapangan mengindikasikan adanya dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek di lingkungan Kantor Cabang Dinas (KCD) XII Tasikmalaya.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, terdapat indikasi keterlibatan oknum internal yang diduga memiliki pengaruh kuat dalam proses perolehan proyek-proyek di wilayah otoritas KCD XII Tasikmalaya. Dugaan tersebut mengarah pada praktik pengondisian proyek yang disebut-sebut selalu bermuara pada satu badan usaha berbentuk CV, yang menurut sumber merupakan milik suami dari salah satu pihak di internal lingkungan KCD XII.

Meski demikian, RadarKriminal menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum berhasil memperoleh klarifikasi langsung dari Kepala KCD XII Tasikmalaya maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam kabar tersebut.

Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan hak jawab, namun belum mendapatkan respons. Oleh karena itu, RadarKriminal membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak KCD XII Tasikmalaya untuk memberikan penjelasan resmi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah publik.

Apabila dugaan tersebut tidak benar, maka klarifikasi terbuka dan transparan menjadi langkah penting untuk mencegah pembentukan opini negatif yang berpotensi menghambat laju program serta kepercayaan publik terhadap KCD XII Tasikmalaya.

Namun sebaliknya, jika indikasi tersebut terbukti benar, maka publik menilai Kepala KCD XII Tasikmalaya perlu segera melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, termasuk terhadap dugaan konflik kepentingan dan klaim penguasaan proyek oleh pihak tertentu. Langkah korektif dinilai penting agar persoalan serupa tidak menjadi “duri dalam daging” yang pada akhirnya merugikan institusi dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

RadarKriminal menegaskan komitmennya untuk terus menelusuri informasi ini secara profesional, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

- Endra R