Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Manajemen Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan tajam. Endra Rusnendar, SH, Pembina YLBH-Mera...
Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal
Manajemen Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan tajam. Endra Rusnendar, SH, Pembina YLBH-Merah Putih Tasikmalaya, menilai bahwa arah tata kelola pemerintahan saat ini masih terlalu berat pada seremonial dan pencitraan, sementara kerja nyata yang menyentuh kebutuhan mendasar warga justru tertinggal.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, menyampaikan "Menurut Endra, berbagai persoalan krusial seperti banjir tahunan, krisis pengelolaan sampah, dan pembangunan yang belum merata tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai isu temporer. Pemerintah Kota Tasikmalaya, tegasnya, wajib mendalami akar persoalan, menyusun kebijakan berbasis data dan keberpihakan publik, serta memastikan setiap langkah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang menekankan kerja lapangan dan keberanian menembus rutinitas birokrasi.
“Persoalan kota tidak selesai dengan seremoni, spanduk, dan laporan manis. Yang dibutuhkan warga adalah kebijakan yang bekerja, bukan sekadar terlihat bekerja,” ujar Endra.
Endra juga menyoroti perilaku sebagian kepala dinas dan pimpinan OPD yang patut diduga, dinilai lebih sibuk membangun narasi pujian kepada Wali Kota. Pujian tersebut, menurutnya, kerap menjadi kedok politik untuk menjaga posisi dan kenyamanan jabatan, bukan cerminan kontribusi riil terhadap kemajuan kota.
“Dugaan Beberapa kepala OPD justru mendominasi ruang kebijakan dengan pujian kosong. Ini berbahaya. Wali Kota membutuhkan data, gagasan, dan keberanian teknokratis—bukan sanjungan yang meninabobokan,” tegasnya.
Endra menekankan bahwa kepala OPD—baik teknis maupun non-teknis—harus menjadi penopang utama Wali Kota, dengan kontribusi konkret dalam:
pembangunan kota yang merata dan berkeadilan,
sistem penanggulangan banjir yang terencana dan berkelanjutan,
serta pengelolaan sampah yang modern, terpadu, dan berorientasi lingkungan.
Ia mengingatkan, Wali Kota Tasikmalaya saat ini merupakan sosok yang relatif muda dan belum sepenuhnya berpengalaman dalam kompleksitas birokrasi pemerintahan daerah. Karena itu, kekompakan dan integritas SDM di internal OPD menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Jika dasar Das Sollen—nilai, norma, dan tujuan kebijakan—sudah baik, maka Das Sein atau realitas di lapangan seharusnya ikut membaik. Tapi ini hanya mungkin jika OPD benar-benar bekerja, bukan sekadar hadir dan tersenyum dalam rapat,” kata Endra.
Ia mengingatkan agar jangan sampai rapat-rapat bertema ‘Untuk Kemajuan Kota Tasikmalaya’ hanya menjadi formalitas. Senyum manis di ruang rapat tanpa pemahaman atas isi dan tujuan kebijakan justru akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
YLBH-Merah Putih Tasikmalaya, lanjut Endra, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan advokasi publik agar Pemerintah Kota Tasikmalaya berani melakukan evaluasi internal secara jujur dan terbuka. Tanpa koreksi serius terhadap pola kerja dan kinerja OPD, Tasikmalaya berisiko terjebak dalam lingkaran masalah yang sama, tahun demi tahun.
“Rakyat tidak butuh seremoni. Rakyat butuh solusi. Dan itu hanya lahir dari keberanian bekerja, bukan keberanian memuji,” pungkas Endra.
- Endra R
COMMENTS