Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Demokrasi memang membuka ruang kritik. Namun, kritik dari dalam pemerintahan sendiri semestinya menjadi en...
Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal
Demokrasi memang membuka ruang kritik. Namun, kritik dari dalam pemerintahan sendiri semestinya menjadi energi konsolidasi, bukan justru bahan konsumsi publik yang menimbulkan tanda tanya besar: “Ada apa dengan pasangan pimpinan daerah?”
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH selaku Pembina I Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya menilai, pernyataan Wakil Wali Kota Diky Chandra yang menyoroti diskomunikasi internal di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu diletakkan dalam kerangka etika kepemimpinan. Kritik itu sah. Bahkan perlu. Tetapi panggungnya harus tepat.
Tasikmalaya bukan lokasi syuting. Pemerintahan bukan skenario. Dan jabatan publik bukan peran figuran yang bisa keluar masuk adegan sesuai kebutuhan dramatik.
Tugas Wakil: Mengimbangi, Bukan Mengimbangi Narasi
Secara hukum, Wakil Wali Kota memiliki tugas membantu Wali Kota dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; melakukan koordinasi perangkat daerah; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program; serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, fungsi wakil adalah menguatkan, mengimbangi, dan memastikan mesin birokrasi berjalan stabil — bukan membuka ruang tafsir seolah ada “retakan” di ruang kemudi.
Jika memang terdapat ASN yang dinilai pasif, lamban, atau tidak responsif, mekanismenya jelas. Evaluasi internal, rapat koordinasi, rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, hingga penegakan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Itu jalur administratif. Bukan jalur mikrofon.
Publik tidak membutuhkan episode baru setiap pekan tentang konflik koordinasi. Publik membutuhkan hasil.
Jangan Sampai Publik Membaca Adegan yang Salah
Dalam dunia perfilman dikenal peran protagonis, antagonis, figuran, bahkan boga lakon—tokoh utama yang menentukan arah cerita. Namun dalam tata kelola pemerintahan, tidak ada ruang untuk antagonisme simbolik antar-pimpinan.
Ketika pernyataan bernada kekecewaan atau kemarahan dilempar ke ruang publik tanpa diiringi solusi konkret, publik bisa membaca pesan yang tak pernah diniatkan:
Apakah pasangan kepala daerah sedang tidak satu frekuensi?
Apakah ada friksi internal?
Apakah kepemimpinan berjalan sendiri-sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa muncul bukan karena fakta, melainkan karena persepsi. Dan dalam politik, persepsi sering lebih bising daripada realitas.
YLBH Merah Putih memandang, kepemimpinan kolektif kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu paket legitimasi politik. Kritik yang tidak terkelola dapat secara tidak langsung memantulkan bayangan bahwa pasangan pimpinan tidak solid. Itu berisiko menjatuhkan kredibilitas bersama, bukan hanya individu.
Ini Bukan Sinetron, Ini Tata Kelola Publik
Sebagaimana disampaikan oleh Endra, jika ini sekadar adegan film, mungkin publik akan menunggu episode berikutnya dengan santai. Tetapi ini bukan layar kaca. Ini pelayanan publik. Ini menyangkut aspirasi warga, perizinan, bantuan sosial, infrastruktur, dan hak-hak dasar masyarakat.
Kata, fakta, dan rasa harus selaras. Kritik internal harus terasa sebagai langkah pembenahan, bukan sebagai ekspresi kekecewaan personal yang terpublikasi.
Pejabat publik diukur bukan dari seberapa tajam pernyataannya di media, melainkan seberapa efektif ia menyelesaikan masalah di balik pintu rapat.
Satire yang Serius
Tasikmalaya tidak membutuhkan drama birokrasi. Ia membutuhkan orkestrasi. Wakil Wali Kota idealnya menjadi penyeimbang nada, bukan pengeras suara disonansi.
• Jika memang ada stagnasi, benahi.
• Jika ada ASN yang indisipliner, evaluasi.
• Jika ada koordinasi yang macet, rapatkan barisan.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat siapa yang paling lantang berbicara. Mereka akan mengingat siapa yang paling nyata bekerja.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya mendorong seluruh pimpinan daerah untuk menjaga soliditas dan komunikasi internal sebagai fondasi stabilitas pemerintahan. Kritik adalah vitamin demokrasi. Tetapi etika adalah jantungnya.
- Endra R
COMMENTS