Diduga Didalangi Oknum Pejabat, Yeremias Su Menyesalkan Adanya Pemalangan Lokasi Gakian C Di Malanu

Sorong, RK Pemalangan yang dilakukan oleh beberapa warga di Malanu terkait galian C menurut Frits Osok diduga didalangi oleh oknum pejabat. ...

Sorong, RK

Pemalangan yang dilakukan oleh beberapa warga di Malanu terkait galian C menurut Frits Osok diduga didalangi oleh oknum pejabat. Menurut Frits Osok sebagai pemilik hak ulayat adat di wilayah tersebut, pengelola galian C yang dikenalnya tidak pernah membuat masalah kepada lingkungan setempat .

"Untuk masalah katanya ada debu, memang sesekali ada keluhan, tapi itu karena terkadang mobil tanki yang biasa menyiram ada kerusakan, dan itu bisa dimaklumi warga sekitar." ujar Frits saat ditemui di lokasi galian C (02/02/26).

Frits berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan terhadap masalah ini, dia berharap sebagai pemilik hak ulayat adat dapat menikmati hasil alam dari tanah adat sesuai Undang Undang OTSUS.

Dari informasi yang didapat kronologi awal sebelum terjadinya pemalangan adalah adanya seorang oknum pejabat berinisial YG yang meminta sejumlah uang kepada pengelola galian C, dengan alasan untuk membeli tiket perjalanan dinas dan memberikan kepada warga sebagian agar tidak ada pemalangan .

Setelah diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan, ternyata keesokan harinya tetap terjadi pemalangan tanpa diketahui oleh RT maupun RW setempat.

Awak media ini sempat komunikasi dengan RT dan mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui aksi tersebut, dia tahu setelah adanya aksi.

"Saya minta pemerintah jangan menggangu kami untuk bekerja, ini juga dibuat sebagai program untuk pematangan lahan yang nanti akan dibuat jadi pemukiman"uhar Frits Osok .

Yeremias Su sebagai Kepala Suku Besar Moi Sorong Raya turut bersuara terkait hal ini. Menurut Yeremias bahwa oknum pejabat tersebut sudah melakukan pungli, bila memang ada kekurangan dari pengelola galian C tersebut seharusnya diberikan pengarahan dan teguran, bukan diminta pungli (pungutan liar).

"Apalagi dalam usaha tersebut pemilik hak ulayat adat ikut berperan, seharusnya diberikan kebijakan sesuai UU Otsus 2/2021 yang menekankan pada perlindungan OAP dalam pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan dana bagi hasil SDA untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua." ujar pria  kerap dipanggi Pace Yeri yang pernah menjabat sebagai anggota  DPR kabupaten Sorong selama 2 periode.

Yeremias berpesan bila pejabat yang ingin mengambil langkah untuk menegur atau menghentikan usaha yang diduga tidak ada ijin seharusnya bertindak secara profesional dan SOP, bukan mendalangi untuk melakukan pemalangan.

(Jonris)