Dugaan Korupsi Revitalisasi Sekolah di Banten, Kejagung dan KPK Diminta Bongkar

Banten, RK Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 yang digadang-gadang Kementerian Pendidikan sebagai langkah strategis ...

Banten, RK

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 yang digadang-gadang Kementerian Pendidikan sebagai langkah strategis meningkatkan mutu sarana dan prasarana sekolah, kini menuai sorotan di Provinsi Banten.

Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B), Arip Wahyudin yang akrab disapa Ekek, meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan membongkar dugaan praktik korupsi dan penyimpangan anggaran dalam proyek revitalisasi tahun 2025 di Banten.

"Kami menemukan di lapangan adanya dugaan setoran 10 sampai 20 persen. Selain itu, ada juga dugaan manipulasi data dan mark up harga material, serta kondisi bangunan sekolah yang tidak layak," kata Ekek dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, pada 2025 Kementerian Pendidikan membangun sejumlah satuan pendidikan di Banten, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SKhN. Ia menegaskan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut bersumber dari pajak rakyat sehingga harus diawasi secara ketat.

"Karena itu kami meminta aparat penegak hukum dan KPK RI segera membongkar dugaan korupsi yang berkedok program pendidikan di Banten," ujarnya.

Ekek menyebut dana ratusan miliar rupiah itu diperuntukkan bagi pembangunan ruang UKS, toilet, ruang kelas hingga perpustakaan. Secara konsep, kata dia, program revitalisasi tersebut dinilai baik. Namun, ia menilai pelaksanaannya di lapangan diduga sarat penyimpangan.

"Diduga ada pungutan 10 sampai 20 persen dari pagu anggaran di masing-masing sekolah penerima program," katanya.

Ia juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan program yang seharusnya dilakukan secara swakelola, namun diduga tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

"Kami meminta Kejagung dan KPK mengusut tuntas dugaan korupsi program revitalisasi sekolah di Banten. Periksa kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, ketua yayasan hingga konsultan yang terlibat agar kasus ini terang benderang. Jangan sampai uang rakyat yang dibayar lewat pajak dikorupsi oknum tidak bertanggung jawab," tutupnya.

(YEN)