Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merah Putih Tasikmalaya menyampaikan keprihatinan serius atas arah p...
Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merah Putih Tasikmalaya menyampaikan keprihatinan serius atas arah penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan etika publik sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi.
Dalam pernyataan sikapnya, YLBH Merah Putih Tasikmalaya menegaskan bahwa kekuasaan—termasuk pada level pemerintahan daerah—bukanlah sekadar struktur administratif, melainkan mandat moral untuk melindungi martabat manusia. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menempatkan negara sebagai instrumen etik yang harus berpihak kepada warga, khususnya kelompok yang paling rentan.
Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal Endra Rusnendar SH selaku Pembina I YLBH Merah Putih Tasikmalaya menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini cenderung lebih berfokus pada pengelolaan citra, stabilitas elite, dan kompromi politik, ketimbang pada penyelesaian masalah sosial secara substantif. Ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta menyempitnya ruang partisipasi publik masih menjadi persoalan nyata yang belum dijawab secara serius oleh kebijakan publik.
“Ketika jabatan publik kehilangan dimensi etiknya, amanah rakyat berhenti menjadi tanggung jawab moral dan berubah menjadi sekadar formalitas administratif,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi YLBH Merah Putih Tasikmalaya. Prinsip fiduciary duty yang seharusnya menjadi dasar penggunaan kewenangan publik dinilai semakin tereduksi oleh praktik politik yang pragmatis dan elitis.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya juga menyoroti melemahnya fungsi pengawasan lembaga legislatif daerah. DPRD, yang seharusnya menjadi representasi kehendak rakyat dan pengawas kekuasaan eksekutif, dinilai berisiko kehilangan peran substantifnya akibat kompromi politik yang menjauhkan lembaga tersebut dari kepentingan masyarakat luas.
Krisis etik kekuasaan tersebut, menurut YLBH Merah Putih Tasikmalaya, berkelindan erat dengan praktik penegakan hukum. Negara hukum tidak diukur dari banyaknya peraturan perundang-undangan, melainkan dari sejauh mana hukum berfungsi melindungi martabat manusia. Penegakan hukum yang kaku, formalistik, dan minim empati berpotensi mengubah hukum dari pelindung menjadi alat penekan.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya secara khusus menyoroti sejumlah peristiwa penegakan hukum yang dinilai melukai rasa keadilan publik, termasuk dugaan kasus anak-anak yang membela ayahnya dari ancaman kekerasan namun justru berakhir di ruang tahanan.
Padahal, prinsip pembelaan terpaksa telah secara tegas diakui dalam hukum pidana Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap naluri dasar manusia untuk mempertahankan diri dan keluarganya.
“Penegakan hukum tanpa nurani dan kebijaksanaan justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum itu sendiri,”tegas YLBH Merah Putih Tasikmalaya.
Tragedi penegakan hukum seperti yang terjadi di Sleman diharapkan menjadi pelajaran nasional agar tidak terulang, khususnya di daerah-daerah yang menjunjung tinggi nilai religiusitas dan kemanusiaan, termasuk Kota Tasikmalaya.
Melalui siaran pers ini, YLBH Merah Putih Tasikmalaya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan tidak diarahkan kepada individu atau institusi tertentu, melainkan pada pola dan praktik kekuasaan serta penegakan hukum yang berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat. YLBH Merah Putih Tasikmalaya menyerukan agar empati, keberanian moral, dan keberpihakan pada kemanusiaan kembali ditempatkan sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan proses penegakan hukum.
“Hukum yang adil tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari keberanian moral untuk menempatkan kemanusiaan sebagai pusat pertimbangan. Jika koreksi etik terus diabaikan, yang terancam bukan hanya warga yang lemah, tetapi juga legitimasi negara,” tutup pernyataan tersebut.
Tentang YLBH Merah Putih Tasikmalaya
YLBH Merah Putih Tasikmalaya adalah lembaga bantuan hukum yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penguatan negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.
- Endra R
COMMENTS