Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Pernyataan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, yang mengaku kecewa terhadap pola komunikasi internal ...
Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal
Pernyataan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, yang mengaku kecewa terhadap pola komunikasi internal Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali memantik sorotan publik. Bukan karena substansi persoalannya semata, melainkan karena saluran yang dipilih: ruang publik.
Kekecewaan itu disampaikan Diky di hadapan wartawan usai menghadiri kegiatan IPSI Kota Tasikmalaya, Jumat (13/2/2026). Ia mengeluhkan informasi yang disebut berasal dari ajudan Wali Kota yang menyatakan dirinya bisa menghadiri agenda lain di waktu bersamaan—informasi yang menurutnya tak pernah dikonfirmasi langsung.
“Gak mungkin lah badan saya hanya satu,” ujarnya.
Namun bagi sebagian kalangan, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan ini sebatas miskomunikasi teknis, atau cerminan disharmoni struktural di pucuk kepemimpinan Kota Tasikmalaya?
Urusan Internal atau Konsumsi Publik?
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada RadarKriminal, Endra Rusnendar SH selaku Pembina I dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Merah Putih Tasikmalaya menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi ranah internal pemerintahan, bukan konsumsi ruang publik.
“Jika persoalannya komunikasi internal, mengapa tidak diselesaikan melalui mekanisme koordinasi formal? Mengapa justru disampaikan di hadapan media?” demikian kritik yang disampaikan pihak YLBH.
Organisasi itu menilai pola penyampaian keluhan di ruang publik berpotensi membangun persepsi adanya ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Apalagi, ini bukan kali pertama Wakil Wali Kota mengungkap adanya persoalan komunikasi dan dugaan kesenjangan di lingkungan OPD.
Visi-Misi yang Sejalan?
Publik kini mempertanyakan: apakah Wali Kota dan Wakil Wali Kota benar-benar berjalan dalam satu garis visi dan misi?
Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakilnya adalah satu paket kepemimpinan politik. Perbedaan pandangan tentu wajar, namun pengelolaan perbedaan itu menjadi indikator kematangan tata kelola.
Jika komunikasi di level pimpinan terganggu, implikasinya tidak berhenti pada dinamika personal. Ia bisa berdampak pada efektivitas kebijakan, koordinasi OPD, hingga kepercayaan publik.
Politik Persepsi dan Risiko Institusional
Dalam era digital, pernyataan pejabat publik cepat membentuk opini. Ketika keluhan disampaikan di depan media, publik membaca lebih dari sekadar isi pesan—mereka membaca hubungan kekuasaan di baliknya.
Apakah ini sekadar ekspresi spontan?
Ataukah sinyal bahwa ada persoalan koordinasi yang lebih dalam?
Jika berulang, pola ini bukan lagi dianggap hal biasa atau seremonial. Ia menjadi gejala institusional.
"Kepemimpinan Bukan Panggung Emosi"
YLBH Merah Putih Tasikmalaya mengingatkan, jabatan publik menuntut ketenangan, soliditas, dan mekanisme komunikasi yang matang. Koordinasi vertikal antara wakil dan wali kota semestinya menjadi prioritas sebelum persoalan dilempar ke ruang terbuka.
Publik Kota Tasikmalaya membutuhkan kepastian arah, bukan narasi silang.
Jika ada yang tidak beres, perbaiki di ruang rapat.
Jika ada yang perlu diluruskan, luruskan dalam sistem.
Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar citra personal, melainkan wibawa institusi dan masa depan tata kelola Kota Tasikmalaya.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya Untuk kepentingan penegakan etika pemerintahan dan akuntabilitas publik.
- Endra R
COMMENTS