Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal YLBH Merah Putih Tasikmalaya memandang bahwa dua pernyataan resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya—yakni pengak...
Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal
YLBH Merah Putih Tasikmalaya memandang bahwa dua pernyataan resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya—yakni pengakuan adanya tekanan struktural akibat efisiensi anggaran dan rilis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,14 persen—perlu dianalisis secara akademis dan normatif dalam kerangka hukum administrasi negara dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
I. Analisis Normatif dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
Dalam doktrin hukum administrasi, setiap tindakan dan kebijakan pemerintahan harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), antara lain:
1. Asas kecermatan
2. Asas keterbukaan
3. Asas akuntabilitas
4. Asas profesionalitas
5. Asas proporsionalitas
Pengakuan adanya OPD yang mengalami tekanan akibat efisiensi anggaran menunjukkan adanya kondisi objektif berupa tekanan fiskal dan administratif. Dalam teori manajemen publik, tekanan fiskal biasanya berkorelasi dengan pembatasan kapasitas layanan.
Namun, dalam periode yang sama, pemerintah merilis capaian IKM 84,14 persen sebagai indikator peningkatan kualitas pelayanan publik.
Secara akademis, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan (policy coherence). Apabila terdapat tekanan struktural, maka peningkatan kepuasan publik yang signifikan harus dapat dijelaskan melalui indikator empiris yang transparan dan terukur.
II. Problem Independensi dan Konflik Evaluatif
IKM yang disusun melalui mekanisme internal pemerintahan menghadirkan persoalan independensi evaluasi. Dalam teori evaluasi kebijakan publik, dikenal prinsip pemisahan antara:
- Evaluator
- Objek evaluasi
- Pengambil kebijakan
Apabila ketiganya berada dalam satu struktur institusional yang sama, maka potensi konflik kepentingan metodologis menjadi tidak terhindarkan.
Dalam konteks good governance, legitimasi tidak cukup hanya bersumber dari prosedur administratif, melainkan juga dari independensi substantif. Evaluasi kinerja publik idealnya melibatkan unsur eksternal seperti
- Akademisi independen
- Lembaga survei non-pemerintah
- Mekanisme audit publik
- Partisipasi masyarakat sipil
Tanpa itu, angka kepuasan berpotensi menjadi klaim normatif, bukan temuan empiris yang terverifikasi.
III. Disonansi Administratif dan Risiko Krisis Kepercayaan
YLBH Merah Putih menilai terdapat potensi disonansi administratif, yakni kondisi di mana pengakuan tekanan internal berjalan paralel dengan narasi keberhasilan eksternal tanpa penjelasan korelatif yang memadai.
Dalam literatur administrasi publik, kondisi semacam ini berisiko melahirkan:
1. Defisit kepercayaan publik
2. Delegitimasi kebijakan
3. Erosi kredibilitas institusi
4. Politisasi data kinerja
Apabila angka kepuasan tinggi tidak disertai transparansi metodologi, maka publik berpotensi memandangnya sebagai instrumen legitimasi politik, bukan alat ukur objektif.
IV. Rekomendasi Akademis dan Institusional
Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkomitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, YLBH Merah Putih Tasikmalaya merekomendasikan:
1. Publikasi terbuka instrumen survei IKM, termasuk metodologi, sampel, dan data mentah (tanpa melanggar perlindungan data pribadi).
2. Pelibatan lembaga independen dalam proses audit dan verifikasi hasil survei.
3. Penyampaian penjelasan korelatif antara kondisi efisiensi anggaran dan capaian kepuasan publik.
4. Penguatan mekanisme partisipasi publik dalam evaluasi pelayanan.
Langkah tersebut bukan untuk melemahkan pemerintah daerah, melainkan untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan menjaga kredibilitas institusi publik.
V. Penegasan Sikap
YLBH Merah Putih Tasikmalaya menegaskan bahwa kritik ini bukanlah serangan personal terhadap pejabat publik, melainkan evaluasi sistemik terhadap tata kelola pemerintahan.
Dalam negara demokrasi konstitusional, transparansi bukan ancaman.
Audit independen bukan bentuk ketidakpercayaan.
Kritik akademis bukan tindakan oposisi.
Sebaliknya, semua itu adalah fondasi pemerintahan yang sehat.
Angka dapat dipublikasikan dalam satu momentum. Namun legitimasi hanya lahir dari keberanian untuk diuji.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya Untuk Tata Kelola yang Transparan dan Berkeadilan
- Endra R
COMMENTS