Bola Kini di Tangan Kejari: YLBH-Merah Putih Lengkapi Laporan Dugaan Sewa Rumah Dinas PJ Walikota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal Proses hukum atas dugaan ketidakwajaran pengelolaan anggaran sewa rumah dinas PJ Walikota Tasikmalaya memas...

Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal

Proses hukum atas dugaan ketidakwajaran pengelolaan anggaran sewa rumah dinas PJ Walikota Tasikmalaya memasuki fase yang lebih serius. Setelah menerima surat resmi permintaan kelengkapan data dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada Selasa, 3 Maret 2026, YLBH-Merah Putih Tasikmalaya langsung merespons dengan mendatangi kantor Kejari untuk menyerahkan dokumen tambahan yang diminta.

Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa laporan yang sebelumnya telah dimasukkan bukan sekadar manuver opini, melainkan disertai keseriusan untuk diuji secara hukum.

Ketua YLBH-Merah Putih Tasikmalaya menyatakan, pemenuhan permintaan Kejari merupakan bentuk komitmen agar perkara ini dapat ditelaah secara objektif dan profesional.

> “Kami menghormati proses hukum. Ketika diminta melengkapi, kami langsung penuhi. Sekarang publik menunggu tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.

Laporan yang disampaikan YLBHsebelumnya menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sewa rumah dinas Walikota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023–2024 dan tahun berjalan. Isu ini dinilai sensitif karena menyangkut penggunaan keuangan daerah serta prinsip transparansi dalam pengadaan fasilitas pejabat publik.

Surat permintaan kelengkapan dari Kejari menjadi indikator bahwa laporan tersebut sedang ditelaah secara administratif. Namun, di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap pemberantasan penyimpangan anggaran, masyarakat kini menanti: apakah proses ini akan berlanjut pada pendalaman substansi?

Perkara rumah dinas bukan sekadar soal tempat tinggal pejabat. Ia berkaitan dengan standar kewajaran, tata kelola anggaran, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Di sinilah integritas penyelenggara negara diuji.

YLBH-Merah Putih menegaskan akan terus mengawal proses ini secara terbuka. Mereka juga meminta agar setiap tahapan penanganan dilakukan secara transparan dan proporsional.

Kini sorotan tertuju pada langkah berikutnya dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Apakah laporan ini akan berkembang ke tahap yang lebih substantif, atau berhenti sebagai klarifikasi administratif?

Bagi publik Tasikmalaya, jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi ukuran: sejauh mana komitmen penegakan hukum berjalan tanpa kompromi.

- Endra R