Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal YLBH Merah Putih Tasikmalaya menilai arah kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini mulai menimbul...
Kota Tasikmalaya, Radar Kriminal
YLBH Merah Putih Tasikmalaya menilai arah kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini mulai menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai kebijakan dan dinamika pemerintahan dinilai menunjukkan gejala yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Menurut analisis YLBH Merah Putih Tasikmalaya, apabila kepemimpinan Viman–Dicky tidak segera melakukan koreksi mendasar dalam pola pengambilan keputusan, maka periode pemerintahan saat ini berpotensi menjadi fase yang membuka ruang lebar bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkembang secara terang-benderang.
“Kami melihat ada dugaan kecenderungan bahwa kebijakan tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik yang luas, melainkan terlalu banyak dipengaruhi oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan tertentu di sekitar lingkar kekuasaan,” ujar pernyataan resmi YLBH Merah Putih Tasikmalaya.
Kondisi tersebut, menurut mereka, sangat berbahaya bagi kesehatan pemerintahan daerah. Dalam sejarah birokrasi di banyak daerah, ketika kepala daerah terlalu bergantung pada kelompok kecil yang tidak memiliki legitimasi publik yang kuat, maka pengawasan internal menjadi lemah dan ruang penyimpangan mulai terbuka.
YLBH Merah Putih menilai, jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin periode pemerintahan saat ini akan dikenang sebagai periode yang paling rawan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan—baik dalam bentuk pelanggaran administratif maupun yang berpotensi masuk ke ranah pidana.
Lebih jauh, lembaga bantuan hukum tersebut juga menyoroti kapasitas kepemimpinan dan kekuatan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya. Mereka menyebutkan bahwa kepemimpinan daerah seharusnya mampu mengendalikan arah birokrasi, bukan justru terlihat berjalan tanpa komando yang kuat.
“Seorang kepala daerah harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu mengarahkan, mengontrol, sekaligus membangun integritas birokrasi. Jika itu tidak terjadi, maka yang muncul adalah birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri, minim kontrol, dan rawan disusupi kepentingan,” lanjut pernyataan tersebut.
Sorotan juga diarahkan kepada jajaran birokrasi strategis di lingkungan pemerintah kota, mulai dari Sekretaris Daerah hingga sejumlah pejabat eselon II yang memimpin dinas-dinas penting. Dalam pandangan YLBH Merah Putih Tasikmalaya, lemahnya masukan strategis dari dalam birokrasi dapat memperburuk situasi pemerintahan saat ini.
“Pemerintahan daerah tidak cukup hanya memiliki struktur jabatan. Yang dibutuhkan adalah kapasitas sumber daya manusia yang kuat, keberanian memberi masukan, dan integritas untuk menolak kebijakan yang berpotensi melanggar aturan,” tegas mereka.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya bahkan mengingatkan bahwa jika arah pemerintahan tidak segera diperbaiki, maka masyarakat harus bersiap menghadapi kemunduran dalam tata kelola pemerintahan daerah pada periode ini.
“Jika pengawasan lemah dan kepemimpinan tidak kuat, maka jangan heran apabila praktik KKN bisa terjadi secara terbuka tanpa rasa takut tersentuh hukum administratif maupun hukum pidana. Ini bukan tuduhan, tetapi peringatan keras agar pemerintah kota segera berbenah,” ungkap YLBH Merah Putih.
Di sisi lain, lembaga tersebut menegaskan bahwa kondisi ini justru membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk bersuara lebih lantang. Aktivis, organisasi masyarakat, LSM, akademisi, hingga praktisi hukum diminta untuk tidak ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Demokrasi tidak boleh dibungkam oleh kekuasaan yang alergi kritik. Justru di situ letak kontrol publik. Jika pemerintah daerah tidak mampu melakukan evaluasi internal, maka masyarakatlah yang akan menjadi pengingatnya,” kata mereka.
YLBH Merah Putih Tasikmalaya menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa sejarah akan mencatat setiap periode pemerintahan—apakah dikenang sebagai masa pembangunan dan integritas, atau justru sebagai masa di mana penyimpangan dibiarkan tumbuh tanpa kendali.
“Pilihan itu ada pada kepemimpinan hari ini. Kota Tasikmalaya membutuhkan arah, bukan sekadar kekuasaan.”Merdeka.
-Endra R
COMMENTS