Soal Kios Pupuk Bersubsidi di Sukaresmi, LSM GPS Banten Angkat Bicara

Pandeglang, RK Dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mencuat di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pand...

Pandeglang, RK

Dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) mencuat di wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah petani di Desa Kubangkampil mengaku membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai ketentuan pemerintah.

Informasi tersebut diperoleh dari hasil penelusuran di lapangan yang menyebutkan adanya kios pupuk yang diduga menjual pupuk bersubsidi melebihi HET. Meski demikian, informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Menanggapi hal tersebut, Torik Ajiz, aktivis LSM Gabungan Pejuang Sukarela (GPS) Banten, mendesak Satgas Pupuk Bersubsidi untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan langsung.

Menurutnya, praktik penjualan pupuk di atas HET bukan persoalan baru dan kerap terjadi di sejumlah wilayah, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat.

“Satgas Pupuk harus turun langsung untuk memastikan kebenaran informasi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, tentu harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Torik saat ditemui di kediamannya, Senin (30/3/2026). 

Ia menegaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi wajib mengacu pada HET yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dinilai merugikan petani sebagai penerima manfaat.

“Kalau memang ada kios yang menjual di atas HET, itu jelas merugikan petani. Penindakan tegas perlu dilakukan agar ada efek jera,” tegasnya.

Sebagai informasi, HET pupuk bersubsidi jenis urea saat ini ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga telah membentuk Satgas Pupuk Bersubsidi untuk mengawasi distribusi serta mencegah penyimpangan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya konfirmasi ke pihak distributor dan instansi terkait, namun belum ada pernyataan terkait dugaan tersebut.

(YEN)