Lombok Timur, RK 7 April 2026 —Jika ada yang masih percaya bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wajah kepedulian negara, maka vid...
Lombok Timur, RK
7 April 2026 —Jika ada yang masih percaya bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wajah kepedulian negara, maka video yang kini viral ini layak menjadi tamparan paling keras. Di SMP Islam Al-Halim, Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, siswa bukan hanya diberi makan mereka dipaksa menyaksikan pembusukan sistem di atas piring mereka sendiri.
Seekor ulat hidup, bergerak aktif di antara sayuran yang seharusnya menjadi sumber nutrisi, justru tampil sebagai “menu tambahan” yang menjijikkan. Ini bukan sekadar insiden. Ini adalah kegagalan yang telanjang, brutal, dan memalukan.
Lebih dari itu ini penghinaan terhadap akal sehat publik.
Bagaimana mungkin makanan untuk anak-anak bisa lolos distribusi dalam kondisi seperti itu? Di mana pengawasan? Di mana standar? Atau jangan-jangan, semua itu hanya formalitas di atas kertas sementara praktik di lapangan dibiarkan liar tanpa kendali?
Dapur SPPG YPIT Dhiaul Fikri di Desa Pijot kini berada di bawah sorotan tajam. Namun publik mulai bertanya lebih jauh: apakah ini hanya kelalaian teknis, atau bagian dari pola pembiaran sistemik yang sengaja ditutup-tutupi?
Isu menjadi semakin panas ketika muncul dugaan bahwa dapur ini milik salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di kec. Sakra Barat. Menurut informasi pimpinan pesantren tersebut juga terdaftar sebagai pengurus Partai Gelombang Rakyat (GELORA) Indonesia. Jika benar, maka ini bukan lagi soal makanan kotor ini adalah indikasi konflik kepentingan dalam program publik yang menyangkut nasib anak-anak.
Ulat yang ditemukan dalam kondisi hidup bukan detail sepele. Itu adalah bukti bahwa proses produksi makanan berjalan dalam kondisi yang bahkan tak layak untuk standar minimum. Ini bukan sekadar dapur yang kotor, ini adalah dapur yang gagal total.
Dalam kajian kebijakan publik, ini bukan lagi administrative negligence. Ini sudah masuk wilayah kegagalan sistemik yang berpotensi mengarah pada public harm. Negara bukan sekadar lalai, negara absen.
Sekretaris Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat NTB (FKKM NTB), Budi Sutomo, SH. bahkan tidak menahan diri dalam kritiknya.
“Ini bukan kelalaian, ini skandal. Kalau tidak ada tindakan tegas, publik berhak curiga ada yang dilindungi. Dapur ini harus ditutup permanen dan diaudit total. Jangan main-main dengan kesehatan anak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut membuka satu kemungkinan yang lebih mengkhawatirkan Ia meminta pengawas memeriksa instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang diduga bermasalah, maka kontaminasi bukan lagi potensi melainkan ancaman nyata yang sudah terjadi.
Sementara itu, respons pengelola dapur hanya sebatas permintaan maaf normatif sebuah kalimat klise yang nyaris selalu muncul setiap kali skandal pecah.Namun publik tidak lagi mudah ditenangkan.
"Mohon maaf atas segala kekurangan kami jika memang benar adanya maslah tersebut. Insya allah akan menjadi atensi khusus untuk perbaikan kualitas pelayanan kedepan." Ujarnya singkat.
Permintaan maaf tanpa transparansi adalah penghinaan kedua setelah ulat di piring siswa. Tanpa audit terbuka, tanpa sanksi tegas, semua ini hanya akan menjadi episode lain dari siklus busuk yang terus berulang.
Negara bahkan gagal memastikan makanan anak-anak bebas dari ulat hidup, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar kegagalan program melainkan kebangkrutan moral dalam pengelolaan kebijakan publik.***
Seyusandi
COMMENTS