LOMBOK TIMUR, RK April 2026 — Jika dapur adalah jantung rumah tangga, maka hari ini Lombok Timur sedang mengalami “serangan jantung sosial”....
LOMBOK TIMUR, RK
April 2026 — Jika dapur adalah jantung rumah tangga, maka hari ini Lombok Timur sedang mengalami “serangan jantung sosial”. Api kompor padam, bukan karena tak ada bahan makanan, melainkan karena gas melon, hak dasar rakyat kecil menghilang dari peredaran atau menjelma barang mewah dengan harga yang mencekik logika.
Gelombang kemarahan publik kini tak lagi bisa disembunyikan. Di media sosial, di pasar, di gang-gang sempit, hingga ke pelosok desa satu nada menggema: aksi besar harus digelar, dan pemimpin harus bertanggung jawab. Seruan aksi yang dijadwalkan pada Rabu, 15 April 2026, di kantor bupati menjadi titik didih dari akumulasi kekecewaan yang selama ini dipendam.
Namun ini bukan sekadar aksi biasa. Ini adalah ledakan sosial yang dipimpin oleh mereka yang selama ini diremehkan: ibu-ibu rumah tangga.
Mereka yang tiap hari berjibaku di dapur, kini akan turun ke jalan dengan satu pesan yang lebih tajam dari pisau dapur: “Kalau kami tidak bisa masak, maka kalian tidak layak memimpin!” ujar salah satu ibu rumah tangga dari kec. Masbagik.
“Bupati itu kerja apa sebenarnya? Kami ini rakyat kecil, bukan pengemis! Masa gas saja tidak bisa diurus? Lebih baik mundur saja kalau tidak mampu!” teriak seorang ibu dari Kec. Sakra Barat dengan suara bergetar, namun penuh amarah yang tak lagi bisa ditahan.
Nada serupa juga datang dari ibu rumah tangga lainnya yang bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk “penelantaran sistematis”.
“Ini bukan langka lagi, ini sudah kejam! Kami disuruh hidup bagaimana? Anak-anak kami makan apa? Kalau pemimpin tidak peka begini, ya silakan turun saja dari kursi itu!” ujarnya seorang ibu dari Kec. Terara dengan lantang.
Secara akademik, situasi ini mencerminkan kegagalan serius dalam tata kelola distribusi subsidi. Ketika barang bersubsidi tidak tepat sasaran dan justru menghilang di tingkat masyarakat miskin, maka patut diduga ada kebocoran sistemik entah karena lemahnya pengawasan, permainan distribusi, atau ketidakmampuan struktural pemerintah daerah dalam mengendalikan krisis.
Sejumlah tokoh masyarakat pun tak lagi berbicara diplomatis. Kritik mereka berubah menjadi tudingan keras yang nyaris tanpa tedeng aling-aling.
“Ini bukan sekadar kelangkaan, ini bukti ketidakbecusan! Pemerintah daerah terlihat seperti penonton, bukan pengendali. Kalau terus begini, wajar kalau rakyat minta bupati mundur. Jangan tunggu rakyat yang ‘memaksa’,” tegas seorang tokoh masyarakat Sakra dengan nada dingin namun menghantam.
Tokoh masyarakat Suralaga bahkan menyindir tajam kepemimpinan daerah yang dinilai sibuk dengan pencitraan, namun abai pada realitas lapangan.
“Kalau urus pencitraan cepat, tapi urus gas lambat, itu namanya pemimpin gagal fokus. Rakyat tidak butuh baliho, rakyat butuh gas!” katanya sinis.
Fenomena ini menandai apa yang dalam kajian politik disebut sebagai krisis legitimasi akut. Ketika kebutuhan paling dasar memasak untuk keluarga tak lagi bisa dipenuhi, maka kepercayaan publik runtuh bukan karena propaganda lawan politik, tetapi karena kegagalan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Lebih berbahaya lagi, kemarahan ini bersifat organik tumbuh dari pengalaman sehari-hari, bukan rekayasa elite. Dan sejarah selalu mengajarkan: kemarahan organik jauh lebih sulit dipadamkan.
Jika pemerintah daerah masih memilih diam, lamban, atau sekadar memberi klarifikasi normatif tanpa solusi konkret, maka aksi 15 April bisa berubah dari sekadar demonstrasi menjadi momen delegitimasi terbuka terhadap kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak menuntut hal yang muluk. Mereka hanya ingin satu hal sederhana: dapur tetap menyala.
Namun jika itu saja gagal dijamin, maka satu pertanyaan brutal tak terelakkan akan terus menggema di jalanan Lombok Timur:
“Kalau gas saja tak bisa diurus, untuk apa mempertahankan kekuasaan?” ***
Seyusandi
COMMENTS