Di Duga kelompok Mafia-mafia Pasir ilegal mulai beraktivitas

Belitung, radarkriminal.com  Awak media langsung menemukan di lapangan pembicaraan sudah di lengkapi dengan data rekaman akurat Di Salah Sat...

Belitung, radarkriminal.com 

Awak media langsung menemukan di lapangan pembicaraan sudah di lengkapi dengan data rekaman akurat Di Salah Satu Warung kopi 

Kf senang kongji Happy " ada beberapa kumpulan pemain pengiriman pasir keluar Belitung " yang di ketahui HR alias Herman sebagai kaki tangan Bos SN inisial Sunli alias sapaan " yang mana pasir tersebut izin nya iup timah bukan pasir yang berada di daerah badau 

Sambut lagi Yang di ketahui Danau Biru kaolin yang di ketahui izin tersebut kaolin bukan pasir yang di ketahui di Kendalikan dari inisial TN Sapaan Hidup " pengiriman akan mulai dalam waktu dekat melewati dermaga pegantungan tanjung Ru " Saat itu Di Warkop masih mempersiapkan semuanya

Sanksi Pidana ilegal Bagi pihak yang melakukan pengangkutan atau pengiriman pasir yang berasal dari tambang ilegal, sanksi diatur secara spesifik

Pasal 161 UU Minerba: Menyatakan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IPR, SIPB atau IUPK dipidana dengan:

Penjara: Paling lama 5 (lima) tahun.

Denda: Paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

3. Sanksi bagi Penambang (Asal Pasir)

Jika pengiriman tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI), pelaku tambang dikenakan Pasal 158 UU No. 3/2020 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. 

4. Aspek Hukum Lainnya

Kerusakan Lingkungan: Selain UU Minerba, pelaku dapat dijerat dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jika aktivitasnya terbukti merusak ekosistem, seperti menyebabkan abrasi atau tanah longsor.

Wewenang Izin: Saat ini, perizinan berusaha pertambangan ditarik ke Pemerintah Pusat, namun dapat didelegasikan ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan aturan turunan seperti PP No. 96 Tahun 2021. 

Catatan Penting: Untuk memastikan legalitas pengiriman pasir, pengangkut wajib memiliki dokumen resmi seperti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) atau dokumen jalan yang membuktikan bahwa pasir tersebut berasal dari pemegang izin resmi. 

Tim investigasi dan awak media terus akan mendalami pengiriman pasir kuarsa di karenakan yang mengganjal itu tambang iup timah bukan pasir kan manjadi tanda tanya lahan tersebut dalam upaya konfirmasi.

 (Lend tim )