Kepala Desa Sambong Diduga Kerjakan Proyek (DD) Tahun 2024/2025 Tanpa Melibatkan TPK, Warga Desa Desak APH Audit Keuangan Desa

PACITAN, RK Pengelolaan Keuangan Desa seperti Dana Desa (DD) merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu...

PACITAN, RK

Pengelolaan Keuangan Desa seperti Dana Desa (DD) merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang penting pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gelombang kritik terhadap pengelolaan Dana Desa mencuat di Desa Sambong kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan provinsi Jawa timur. Sejumlah warga yang menyuarakan keprihatinan serius atas minimnya transparansi anggaran serta dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan proyek desa, rabu (01/04/2026).

Warga menilai pengelolaan Dana Desa semakin tidak terbuka dan jauh dari prinsip akuntabilitas terutama pada tahun anggaran 2024/2025 kemarin. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan langsung Kepala Desa dalam pengerjaan proyek fisik, sebuah praktik yang dinilai menyalahi aturan dan berpotensi menimbulkan konflik.

Fokus utama protes warga adalah dugaan bahwa Kepala Desa Sambong Agus Rianto terlibat langsung sebagai pelaksana proyek, bukan hanya sebagai pengawas atau pengambil kebijakan. Padahal, sesuai regulasi, Kepala Desa tidak diperkenankan menjalankan pekerjaan teknis proyek yang dibiayai Dana Desa (DD).

“Seharusnya Kepala desa tidak boleh mengerjakan proyek secara langsung. demi menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tegas salah satu warga.

Warga menegaskan bahwa posisi Kepala Desa seharusnya terbatas pada fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan. Sementara pelaksanaan teknis proyek wajib diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pihak penyedia jasa, atau kelompok masyarakat yang ditunjuk secara resmi.

Dengan adanya keresahan warga yang terjadi di desa Sambong terkait dugaan kurangnya ketransparanan anggaran oleh kepala desa, dimohon kepada aparat penegak hukum polres Pacitan dan inspektorat Pacitan agar segera turun kelapangan untuk mengaudit pengelolaan anggaran di desa tersebut, agar masyarakat bisa kembali percaya dengan kinerja pemerintah desa Sambong.

(Tim/red)