Pandeglang, RK Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pandeglang Cibitung Mangl...
Pandeglang, RK
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pandeglang Cibitung Manglid 2, Kabupaten Pandeglang, setelah muncul temuan yang diduga berkaitan dengan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi BGN bernomor 1270/D.TWS/04/2026 tertanggal 4 April 2026, yang informasinya diterima Media Radar Nusantara pada Senin (6/4/2026).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai langkah antisipatif menyusul laporan kejadian di lapangan, termasuk adanya temuan yang diduga berupa ulat pada wadah makanan (ompreng) MBG yang diterima oleh penerima manfaat.
BGN menilai, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya standar hygiene dan sanitasi yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program MBG.
Sebagai tindak lanjut, operasional SPPG Cibitung Manglid 2 dihentikan sementara sejak surat diterbitkan hingga dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.
Selain itu, penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG dimaksud juga direkomendasikan untuk dihentikan sementara selama proses evaluasi berlangsung.
Dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa pihak pengelola SPPG wajib melakukan pembenahan, termasuk menyelesaikan administrasi operasional serta menyerahkan bukti perbaikan yang akan diverifikasi oleh pihak berwenang sebelum operasional kembali diizinkan.
Langkah penghentian ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produksi, mutu gizi, serta keamanan pangan dalam program MBG yang menyasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pembina Ormas Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (KKPMP) Kabupaten Pandeglang, Jakani Junaedi, membenarkan bahwa operasional SPPG Manglid 2 dihentikan sementara.
“Iya, memang benar untuk sementara SPPG Manglid 2 dihentikan operasionalnya,” ujarnya.
Namun demikian, Jakani menilai persoalan ini perlu ditangani secara komprehensif, tidak hanya dari sisi makanan, tetapi juga dari aspek sanitasi lingkungan dapur.
“Kalau memang ditemukan persoalan hygiene, ini harus ditelusuri secara menyeluruh. Bukan hanya pada makanan, tapi juga kondisi dapur, pengelolaan limbah, dan sampahnya. Jangan sampai ada limbah dapur yang tidak tertangani dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan,” tegasnya.
Ia juga mendorong instansi teknis terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap standar kesehatan pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup agar mengevaluasi sistem pengelolaan limbah di lokasi SPPG. Ini penting agar tidak menimbulkan risiko lanjutan di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, program MBG yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, harus dijalankan dengan pengawasan ketat dan standar kebersihan yang tinggi.
“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, jadi pengawasannya harus maksimal. Jika ada kekurangan, harus segera diperbaiki secara menyeluruh, termasuk sistem sanitasi lingkungannya,” tambahnya, Jakani Junaedi asal Kecamatan Cibitung.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG Cibitung Manglid 2 belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian operasional tersebut.
Radarkriminal.com masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
(YEN)
COMMENTS