Tojo Una-Una(Sulteng), RK Kepala desa tumotok kecamatan talatako kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi tengah berinisial JK diduga melaku...
Tojo Una-Una(Sulteng), RK
Kepala desa tumotok kecamatan talatako kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi tengah berinisial JK diduga melakukan. Pembongkaran kantor desa Secara total sebulan yang lalu Tampa alasan pasti seharusnya aset negara yang di jaga malah di hancurkan begitu saja ungkap warga yang enggan di korankan namanya.
penulusuran media dimana beberapa warga mengungkapkan aknum kades sengaja membongkar kantor desa tumotok karna merasa risih dengan cerita yang beredar di kalangan lawan politik saat bertarung Pilkades 2022 silam.
Sumber membeberkan kantor desa tumotok di bangun status hanya di pinjam pakai oleh desa karna selama ini belum ada proses ganti rugi tanah oleh pihak pemerintah desa kepada pemilik lokasi tersebut.
Sehingga dalam keadaan suasana tarik menarik antara pemilik lokasi/tanah dan pemerintah desa sampai hari ini tidak ada kejelasan pasti sehingga pada bulan kemarin oknum kades dengan arogan langsung melakukan pembongkaran kantor desa.
Sumber mengungkapkan pembongkaran kantor desa sampai hari ini belum ada diinformasikan kepada Lembaga yang menangani aset negara ucap Sumber.
"Kantor desa adalah Aset negara dibongkar begitu saja Tampa ada informasi kepada lembaga yang berwewenang ini tidak bisa dibiarkan harus di laporkan oknum kades sembari berharap kepada media untuk memberitakan oknum kades inisial JK agar APH tau benar tindakan kades merasa kebal hukum dan merasa punya relasi membackup jika ada kasusnya.
"Sampai hari ini kantor desa hanya sistem kontrakan saja ada rumah warga dikontrak untuk dijadikan kantor desa ini pak sudah dua rumah yang dilobi oknum kades dan satu tak bertahan lama karma rumah tersebut pemilik sudah memutuskan kontrakan gegara bersebrangan pilihan saat pilkada kemarin ucap Sember.
Saya sebagai warga desa tumotok sangat kecewa dengan tindakan kades ini berbuat sendiri dan tak merasa bersalah dan sudah bertahun tahun pemerintahan yang di bangun seperti dinasti.
"semua orang dalam jajaran pemerintahan terpakai dikendalikan semua dan tidak bisa berbuat apa apa kalo macam macam pasti di ganti Tampa ada pemberitahuan jelas terkait pergantian aparat desa itu sudah menjadi kebiasaan oknum kades selama bertahun tahun.
"Saya bermohon kepada aparat penegak hukum APH oknum kades inisial JK tidak bisa dibiarkan soal pembongkaran kantor desa dan pengelolaan dana desa ADD setiap tahun diduga ada saja kerugian negara tapi mulus terus Karena pertanggung jawaban di set sedemikian rupa olehnya bersama bendahara sehingga kerugian negara tertutupi.
Salah satu kasus tertutupi ungkapan Sumber selama ini BBM subsidi diperuntukan ambulance desa malah dipakai oknum kades untuk kepentingan pribadi dan Kapal bagang pribadi ungkapan itu beber sumber warga sering mengatakan ambulance dan kapal penangkap ikan bagang sudah menjadi milik pribadi dan ambulance desa juga dipakai hanya untuk keluarga dekat bukan untuk kepentingan umum kejadian itu sudah lama tapi tak ada warga yang berani melaporkan kepada APH karena merasa takut tak akan mendapat bantuan.
"Perahu ambulance desa di anggarkan puluhan juta dari dana Alokasi Desa tahun 2021/ 2022/2023 sudah berapa kali dijual oknum kades dibuat yang baru lagi Karena oknum kades JK tidak mau tersaingi salah seorang pengusaha di tumotok yang merupakan lawan politik pada saat bertarung Pilkades 2022 silam.
Sumber setiap tahun anggaran ADD di gelontorkan oleh negara tak jelas di peruntukan oknum kades karena lebih memilih kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum sapa dekat pasti dapat bantuan jika lawan politik lewat saja malah nama digantikan oknum kades kepada orang dekatnya saja.
"Bagang saja selama oprasi setahun lebih melaut kami warga Disini tidak tau hasilnya kemana pastinya untuk kepentingan pribadi adapun yang di pekerjakan di kapal bagang bukan kelompok melainkan karyawan saja di gaji oleh oknum kades
"Sumber berharap ada tindak tegas dari APH terkait kinerja aknum kades inisial JK yang merasa kebal hukum dan sok pintar terkait pengelolaan dana alokasi desa sejak dirinya dilantik tahun 2016 silam dan Sember berharap pula kepada pihak Kejari Touna secara khusus dilakukan Audit Alokasi dana desa ADD tahun 2016/2017/2018/2019 pastinya banyak pertanggung jawaban diduga di rekayasa oleh oknum kades JK tidak sesuai fakta lapangan.
Laporan investigasi lapangan : Kabiro Radar Group M.Ichan.L
COMMENTS